RESPONRADIO.COM PADANG│TULUNGAGUNG — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional delapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, karena tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP).
Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, menyampaikan pada Minggu bahwa operasional program dihentikan untuk sementara waktu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses evaluasi dan penanganan atas dugaan pelanggaran, yang mencakup insiden keracunan makanan serta ketidaksiapan fasilitas di lapangan.
“Saat ini terdapat 116 dapur SPPG di Tulungagung, namun delapan di antaranya kami suspend sementara karena tidak memenuhi standar,” katanya.
Penutupan sementara delapan dapur tersebut mencakup satu SPPG tanpa pengawas gizi, empat SPPG yang sedang dievaluasi akibat insiden keracunan MBG, serta tiga lainnya yang terkendala masalah infrastruktur. Keterangan ini mempertegas adanya evaluasi ketat terhadap standar operasional di lapangan.
Menurut dia, khusus empat dapur yang diduga terkait kasus keracunan, hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan telah diserahkan ke BGN pusat untuk dianalisis lebih lanjut.
“Hasil uji laboratorium sudah kami kirim ke pusat, namun masih dalam tahap analisis sehingga belum bisa kami sampaikan,” ujar dia.
BGN menegaskan bahwa dapur-dapur yang operasionalnya dihentikan sementara wajib mengevaluasi kembali penerapan standar operasional mereka. Selain itu, pengelola dapur juga diminta untuk segera membenahi fasilitas pendukung sesuai dengan standar kesehatan yang ditetapkan oleh dinas terkait.
Selain itu, BGN juga mengevaluasi kualitas distribusi MBG selama Ramadhan yang sempat dikeluhkan masyarakat.
“Kejadian sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas menu, sarana prasarana, dan sumber daya manusia ke depan,” katanya.
Sebrina menambahkan, pada 2025, BGN fokus pada perluasan jumlah dapur SPPG, sedangkan pada 2026 diarahkan pada peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh.