RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT) melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang saat ini tengah dibahas bersama DPR RI. “Pemerintah berkomitmen menempatkan pekerja rumah tangga sebagai pekerja yang memiliki hak asasi setara dengan pekerja lainnya. Perlindungan ini mencakup seluruh tahapan, mulai...
Berita Terkini:
Iran Sita Dua Kapal di Selat Hormuz, Harga Minyak Meroket
Busana Adat Melayu Riau dan Jambi Hiasi Pembukaan Asian Beach Games Sanya 2026
Ketua Komisi XIII DPR: Pengesahan UU PPRT Komitmen Memanusiakan Manusia
Biodiesel B50 Dalam Kerangka Ketahanan Energi Dan Pangan
Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Hadapi Sidang Tuntutan Korupsi Minyak
OJK: Reformasi Pasar Modal Indonesia Diakui MSCI
Resmi Jabat Pj Sekda, Hendra Aswara Diminta Jadi Motor Penggerak Birokrasi Padang Pariaman
Peringati Hari Bumi 2026, KAI Divre II Sumbar Perkuat Transportasi Massal Rendah Emisi Dan Pemanfaatan Energi Hijau
Real Madrid vs Alaves 2-1: Mbappe dan Vinicius Cetak Gol, Asa La Liga Terjaga
Trump Tolak Perpanjang Gencatan Senjata, Krisis Selat Hormuz Mengancam Global
Mendag Akui Harga Minyak Goreng Naik: Karena Plastik
8 ASN Kemenaker Hadapi Vonis Kasus Dugaan Pemerasan TKA
Pemkab Padang Pariaman Sikapi PP Nomor 16 Tahun 2026, Hendra Aswara: Pastikan Pilwana Tetap Sesuai Aturan
Semen Padang Enggan Cari Alasan Usai Kalah 0-2 Atas Persijap
Rusia Kritik Penguatan Potensi Nuklir Inggris Dan Prancis
Menaker: RUU PPRT Jadi Payung Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Khofifah Ajak Turunkan Angka Kematian Ibu di Hari Kartini 2026
Langit Diperkosa & Perempuan Dikorbankan, Kritik Atas Patriaki yang Aposentris
Pemkab Padang Pariaman Percepat Revitalisasi Sekolah Terdampak Bencana, Rp25,3 Miliar Dikucurkan
Category: Hukum
KPK Periksa Empat Saksi Guna Dalami Pemeriksaan Pajak PT Wanatiara Persada
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi pada 14 April 2026 guna memperdalam penyelidikan terkait pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada. “Keempat saksi dimintai keterangan mengenai proses dan administrasi pemeriksaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan minyak dan gas, mineral dan batu bara, serta lainnya (PBB P5L) atas nama PT Wanatiara Persada...
KPK Periksa Dua Kasi MA Untuk Dalami Mutasi Tersangka Kasus PN Depok
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua Kepala Seksi (Kasi) Mutasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) sebagai saksi guna mendalami proses mutasi yang berkaitan dengan tersangka dalam kasus dugaan suap. Dugaan suap tersebut disebut diberikan kepada hakim Pengadilan Negeri Depok terkait pelaksanaan eksekusi perkara sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Kota Depok,...
Tiga Terdakwa Pembunuhan Kacab Bank di Jakarta Jalani Sidang Eksepsi Hari Ini
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota keberatan atau eksepsi dari pihak terdakwa dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan terhadap seorang kepala cabang bank berinisial MIP (37) digelar hari ini di Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Juru Bicara Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Mayor Laut (Hukum) Arin Fauzam, menyampaikan bahwa agenda pagi ini adalah pembacaan eksepsi dari...
Menteri Imipas Tegaskan Komitmen Berantas Narkotika Di Lapas Dan Rutan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menegaskan keseriusan kementeriannya dalam memberantas peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan (lapas) maupun rumah tahanan negara (rutan). Ia menyampaikan bahwa berbagai upaya nyata terus dilakukan guna memperketat pengawasan sekaligus menutup celah masuknya narkotika ke dalam lapas dan rutan. Agus menegaskan, pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas tanpa...
Gubernur Bersama Menkum Resmikan 1.265 Posbankum Di Sumbar
RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meresmikan 1.265 pos bantuan hukum atau posbankum desa/kelurahan dan nagari di provinsi setempat sebagai langkah penguatan akses keadilan bagi masyarakat. “Kini, seluruh desa, kelurahan dan nagari di Sumbar telah memiliki posbankum sebagai sarana pelayanan hukum bagi masyarakat, sekaligus mempertegas komitmen daerah dalam menjunjung tinggi...
Langkah Tegas BGN: Hentikan Sementara 8 SPPG Tulungagung Demi Evaluasi
RESPONRADIO.COM PADANG│TULUNGAGUNG — Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional delapan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, karena tidak memenuhi standar operasional prosedur (SOP). Koordinator BGN Wilayah Tulungagung, Sebrina Mahardika, menyampaikan pada Minggu bahwa operasional program dihentikan untuk sementara waktu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari proses evaluasi dan penanganan atas dugaan...
KPK Umumkan 67,98 Persen Penyelenggara Negara Telah Lapor Kekayaannya
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hingga 11 Maret 2026 tercatat sebanyak 67,98 persen penyelenggara negara atau wajib lapor telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025. Meskipun demikian, KPK mencatat bahwa dari total 431.468 wajib lapor, masih terdapat lebih dari 96.000 penyelenggara negara yang belum memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN. “Capaian...
Istana Sebar Surat Edaran Melarang Acara “Open House” Berlebihan
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Pemerintah secara resmi mengimbau seluruh instansi negara untuk tidak menggelar acara open house maupun halalbihalal secara berlebihan pada perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah/2025 Masehi. Mensesneg Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa, menyebut langkah ini diambil sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang masih dalam kondisi ekonomi sulit. “Kami sudah menyampaikan surat edaran untuk...
KPK Petakan Celah Korupsi Pada MBG Usai Muncul Isu Mark Up Bahan Baku
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sedang memetakan celah korupsi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) usai muncul isu dugaan mark up atau penggelembungan harga bahan baku pangan untuk dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). “Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini juga sedang melakukan kajian untuk memetakan celah-celah rawan korupsi agar bisa dicegah dan dimitigasi,” ujar Juru...










