RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Pemerintah memastikan kesiapan yang matang dalam menghadapi fenomena El Nino, khususnya terkait ketersediaan bahan pangan strategis. Berbagai langkah mitigasi telah disiapkan, salah satunya melalui penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas nasional.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir menghadapi potensi dampak El Nino. Menurutnya, keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menjadi bukti nyata kesiapan pemerintah dalam menjamin kebutuhan masyarakat. Dalam keterangannya pada Selasa (21/7), Amran menyebut bahwa kondisi El Nino saat ini tidak lebih berat dibandingkan fenomena serupa yang pernah terjadi sebelumnya.
Amran juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai prediksi cuaca yang belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan. Ia mencontohkan prediksi “El Nino Godzilla” yang sempat mencuat pada April lalu, namun kenyataannya justru diiringi tingginya curah hujan. Menurutnya, prediksi yang berlebihan dapat memengaruhi psikologis petani hingga membuat mereka ragu untuk menanam.
Berdasarkan data Bapanas, pemerintah telah memperkuat stok CPP untuk sejumlah komoditas penting. Hingga 20 Juli 2026, cadangan beras yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,24 juta ton. Sementara itu, cadangan pangan pemerintah daerah tingkat provinsi tercatat sebesar 7,35 ribu ton pada akhir Juni, sedangkan di tingkat kabupaten dan kota mencapai 13,15 ribu ton yang tersebar di 323 wilayah.
Untuk komoditas yang mudah rusak seperti cabai, bawang merah, dan telur ayam ras, pemerintah optimistis pasokan tetap aman karena produksi dalam negeri diperkirakan melebihi kebutuhan konsumsi sepanjang tahun ini. Situasi tersebut juga tercermin dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di sebagian besar wilayah Indonesia hingga pekan ketiga Juli 2026. Sebanyak 34 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara hanya empat provinsi yang mencatat kenaikan. Di tingkat kabupaten dan kota, terdapat 283 daerah yang mengalami penurunan indeks harga.
Amran menegaskan bahwa percepatan pencapaian swasembada pangan menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas nasional. Target swasembada yang semula direncanakan tercapai dalam empat tahun, kata dia, berhasil diwujudkan hanya dalam waktu satu tahun. Saat ini, Indonesia disebut telah mencapai swasembada beras sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Capaian tersebut juga mendapat pengakuan dari dunia internasional. Dalam laporan Food Outlook edisi Juni 2026, Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan berada di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Dari empat negara tersebut, hanya Tiongkok dan Indonesia yang diproyeksikan mencatat pertumbuhan produksi beras positif sepanjang 2026.
Amran menilai keberhasilan ini sebagai pencapaian besar bagi Indonesia. Ia menyoroti perubahan posisi Indonesia yang sebelumnya menjadi salah satu importir beras terbesar dunia selama dua tahun berturut-turut, namun kini mampu menghentikan impor berkat keberhasilan mewujudkan swasembada pangan.