RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengajak seluruh pemerintah daerah memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui pemantauan yang lebih intensif terhadap perkembangan harga, ketersediaan stok, distribusi, serta kondisi produsen di masing-masing daerah.
Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Hermawan, mengatakan koordinasi yang kuat menjadi faktor penting untuk menjaga keseimbangan harga di seluruh rantai pasok sekaligus mengendalikan inflasi pangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Senin.
Menurut Hermawan, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mendeteksi potensi gejolak harga dan pasokan pangan. Pemantauan yang dilakukan secara rutin dan akurat dinilai dapat mempercepat langkah stabilisasi sehingga dampak terhadap masyarakat maupun produsen dapat ditekan.
Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan ketika harga pangan di tingkat konsumen mengalami kenaikan, tetapi juga saat harga di tingkat produsen jatuh terlalu rendah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta memastikan kelancaran distribusi logistik, memperkuat pengawasan bersama Satgas Pangan, serta mempercepat penyampaian data harga dan pasokan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Hermawan juga meminta daerah segera melakukan intervensi apabila harga berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) atau Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen maupun melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) dan HAP di tingkat konsumen.
Sebelumnya, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pelaku dalam rantai pasok pangan. Menurutnya, petani dan peternak harus memperoleh harga yang menguntungkan agar tetap berproduksi, sementara masyarakat perlu mendapatkan bahan pangan yang aman, cukup, dan terjangkau.
Amran memastikan kondisi pasokan sejumlah komoditas utama, seperti beras, jagung, gula konsumsi, bawang, telur, dan daging, saat ini dalam kondisi aman. Ia menegaskan bahwa tantangan utama pemerintah saat ini adalah menjaga stabilitas harga pangan di seluruh wilayah.
Sebagai langkah konkret, Bapanas bersama pemerintah daerah, BUMN pangan, dan berbagai pemangku kepentingan terus memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Hingga pertengahan Juli 2026, program tersebut telah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah juga menargetkan pelaksanaan 390 kegiatan GPM tambahan, terutama di daerah yang mengalami tekanan harga tertinggi.
Selain itu, pemerintah terus mengoptimalkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP). Hingga kini, sebanyak 159.916 kilogram komoditas pangan telah didistribusikan antardaerah, termasuk pengiriman 5.040 kilogram telur dari Blitar ke Bekasi untuk membantu menjaga keseimbangan harga di tingkat peternak dan konsumen.
Upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran beras SPHP telah mencapai 493 ribu ton atau sekitar 59,57 persen dari target 828 ribu ton, dengan prioritas distribusi ke wilayah yang mengalami harga tinggi, daerah kepulauan, kawasan perbatasan, serta wilayah dengan kendala distribusi.
Sementara itu, penyaluran SPHP jagung juga menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi mencapai 84.172 ton atau 39,48 persen dari total alokasi 213.200 ton. Program ini diharapkan mampu menekan biaya pakan peternak ayam petelur sehingga harga telur dan daging ayam tetap stabil.
Di samping berbagai program tersebut, pemerintah juga memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui penyaluran bantuan pangan beras kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan untuk periode Juli hingga September 2026 itu menjadi bagian dari stimulus ekonomi pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.