RESPONRADIO.COM | PADANGPARIAMAN – Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 oleh Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumatra Barat, merupakan langkah penting dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini, yang berlangsung pada Senin (18/03) di Aula BPK Sumatra Barat, menandakan komitmen kuat pemerintah daerah dalam memenuhi regulasi keuangan yang berlaku serta menggunakan sistem informasi yang canggih dalam penyusunan laporannya.
Laporan yang diserahkan mencakup berbagai aspek penting keuangan daerah, seperti Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Equitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Kehadiran laporan-laporan ini tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai sarana evaluasi dan pengembangan kebijakan keuangan daerah yang lebih baik.
Baca Juga : Kesigapan Bupati Padang Pariaman Menghadapi Bencana: Lobi dan Koordinasi yang Membawa Berkah
Suhatri Bur, dalam pernyataannya, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan LKPD yang telah disusun dengan baik. Hal ini mencerminkan tekad Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Penyampaian laporan langsung kepada Kepala Perwakilan BPK Sumatra Barat, Ali Toyibi, diharapkan menjadi alat evaluasi yang efektif untuk menilai kewajaran penyajian dan kinerja keuangan daerah Padang Pariaman di tahun 2023.
Bupati Padang Pariaman Sampaikan LKPD 2023, Targetkan Opini WTP ke-11
Komitmen kuat untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya menunjukkan standar tinggi yang telah diterapkan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Hal ini, tentu saja, membutuhkan kerja sama yang baik dari semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk mereka responsif terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, sebagai upaya bersama dalam mencapai tata kelola keuangan yang lebih baik.
Penargetan opini WTP yang ke-11 kali bukan hanya ambisi semata. Tetapi juga cerminan dari upaya berkelanjutan dalam memperbaiki dan meningkatkan standar pengelolaan keuangan daerah. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan entitas lain terhadap pemerintah daerah. Serta sebagai fondasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien.
Kehadiran pejabat-pejabat penting dalam acara tersebut, seperti Sekretaris Daerah Padang Pariaman. Juga hadir Kepala Badan Keuangan Daerah, Inspektur Padang Pariaman, serta kepala-kepala bagian terkait. Menunjukkan betapa seriusnya pemerintah daerah dalam menghadapi proses audit ini.
Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik antar lembaga dan organ pemerintahan. Diharapkan Padang Pariaman tidak hanya berhasil meraih opini WTP untuk ke-11 kalinya. Tetapi juga terus memperkuat fondasi keuangan daerah yang tangguh untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.(*)