RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar. Hal ini ia sampaikan saat selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta, Rabu. “Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya...
Berita Terkini:
Kolaborasi Perguruan Tinggi Percepat Pemulihan Korban Bencana di Palembayan
Presiden Prabowo Tinjau Posko Pengungsi Di Agam
Prabowo Bertolak Naik Heli Tinjau Tiga Lokasi Bencana Di Sumatera Barat
Teror Penembakan Massal di Sydney: Pelaku Didakwa 59 Tuntutan, Polisi Sebut Aksi Terinspirasi ISIS
Kemenkeu Longgarkan Penyaluran TKD untuk 52 Pemda Terdampak Bencana di Sumatera
Korban Banjir dan Longsor Sumbar Tembus 244 Jiwa, BNPB Catat 90 Orang Masih Hilang
Pemkab Pasaman Barat Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana
Pemkab Solok Bergerak Cepat Tangani Dampak Bencana Banjir
Bank Nagari Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Pesisir Selatan
Patricia Geraldine Sumbang Emas Kedua Bagi Kontingen Wushu Indonesia
Wali Kota Padang dan BNPB Tinjau Lahan Pembangunan Huntara dan Huntap untuk Warga Terdampak Bencana
COP Bantu Penanganan Satwa Terdampak Bencana Hidrometeorologi Di Agam
Prabowo Perintahkan Hunian Sementara Di Sumatera Segera Rampung
Tim Semen Padang Evakuasi 11 Warga Terjebak Banjir Di Batu Busuk
BPBD Pariaman Minta Warga Tingkatkan Kewaspadaan Seiring Kembali Terjadinya Cuaca Ekstrem
Satu Helikopter Antar Bantuan Logistik Bencana Ke Talamau
Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Kedua Kali Hingga 20 Desember 2025, Kerugian ditaksir Capai 1,2 Triliun
OJK Keluarkan Kebijakan Perlakuan Khusus Kredit/Pembiayaan Korban Bencana Aceh, Sumut Dan Sumbar
Wamen PU : Perketat penataan ruang di Mega Mendung-Lembah Anai
Larangan Jual LPG 3 Kg Oleh Pengecer Bukan Kebijakan Presiden Prabowo Subianto
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Larangan penjualan LPG 3 kilogram oleh pengecer lewat warung-warung yang berlaku sejak 1 Februari 2025 bukan merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat merespons pertanyaan wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (4/2). Ia mengatakan Prabowo akhirnya...
DPR Sahkan Revisi UU BUMN Dalam Rapat Paripurna Ke 12
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Pada Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025 secara resmi telah disahkan revisi Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Undang-Undang (UU) pada Selasa (4/2). Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan dalam Rapat Paripurna ke-12 DPR Masa Sidang II Tahun 2024-2025 ini menjadi...
Eddy Soeparno Minta Kementerian ESDM Klarifikasi Isu Kelangkaan LPG 3 Kg
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi terkait isu kelangkaan LPG 3 Kg yang beredar di masyarakat. Ia juga menyoroti rencana pemerintah yang menerapkan sistem pembelian LPG melalui pangkalan. “Penjelasan dari Kementerian ESDM sangat penting untuk meredam kebingungan dan kegundahan warga serta menegaskan bahwa...
Kemendikdasmen Resmi Ganti Sistem PPDB Jadi SPMB Tahun 2025
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mengganti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai 2025. Pergantian ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 30/01/2025. “Alasannya diganti kenapa? Karena memang kita ingin memberikan...
Menlu RI Tegaskan Indonesia Terus Dorong Dalam Penyelesaian Krisis Myanmar
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan bahwa Indonesia terus mendorong dialog demi mencapai solusi untuk menyelesaikan krisis politik di Myanmar yang menimbulkan krisis kemanusiaan di Myanmar. “Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya situasi yang kondusif dan ruang yang aman bagi terwujudnya dialog di Myanmar,” ucap Sugiono dalam pertemuan diplomasi terkait Myanmar pada...
Menteri ATR/BPN Batalkan Sertifikat SHGB Di Laut Tangerang
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid membatalkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terbit atas sebuah pagar misterius di laut Kabupaten Tangerang, Banten. Ia mengungkapkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas pagar laut di kawasan...
Komisi X DPR Segera Rapat dengan Mendikbudristek Tanggapi Protes Pegawai
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Komisi X DPR dijadwalkan akan menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Satryo Soemantri Brodjonegoro setelah para pegawai melakukan demo atas sejumlah tuduhan. Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) merupakan mitra kerja bagi komisinya. Ia mengatakan bahwa rapat dengan Menteri...
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Telusuri Pagar Laut 30,16 Km Di Tangerang
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq telah melakukan penelusuran pagar laut misterius yang terbentang sepanjang 30,16 kilometer di Kabupaten Tangerang, Banten. Penelusuran ini berfokus untuk mendalami siapa yang siapa yang memasang atau memiliki pagar laut misterius tersebut dan juga dari sisi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. “Kita telusuri semua, semua bahan yang...
MK Rekomendasikan Rekayasa Konstitusional Untuk Mencegah Banyaknya Capres
RESPONRADIO.COM PADANG│NASIONAL – Mahkamah Konstitusi (MK) merekomendasikan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) guna mencegah potensi banyaknya jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden setelah dihapuskannya ambang batas presiden. Dalam amar putusan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK menghapus syarat ambang batas presidensial yang berlaku selama ini. Sehingga, semua partai politik ke depan memungkinkan untuk mengusung pasangan calon presidennya....










