RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Pemerintah menurunkan alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN Tahun Anggaran 2026 dari sebelumnya Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pelaksanaan program MBG dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.
Hingga 30 April 2026, realisasi penyaluran anggaran program itu telah mencapai Rp75 triliun. Dana tersebut digunakan untuk melayani 61,96 juta penerima manfaat melalui 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari pagu Rp335 triliun. Namun nantinya anggaran tersebut tidak lagi sebesar Rp335 triliun karena ada efisiensi sesuai arahan Presiden agar dana Badan Gizi Nasional dapat dimanfaatkan secara lebih optimal,” kata Purbaya.
Purbaya juga mengindikasikan kemungkinan adanya langkah penghematan lanjutan pada anggaran program MBG, meskipun rincian kebijakan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut.
Meski demikian, Prabowo Subianto disebut tengah melakukan pembenahan terhadap tata kelola program MBG, termasuk mekanisme penggunaan anggaran oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, Presiden saat ini sedang menghitung skema penghematan yang paling tepat tanpa mengurangi efektivitas program dalam menyediakan makanan bagi para pelajar.
“Presiden sedang menghitung bagaimana penghematan terbaik tanpa mengganggu efektivitas program pemberian makan untuk murid sekolah. Itu yang menjadi prioritas,” ujar Purbaya.
Di sisi lain, belanja negara tercatat meningkat signifikan sebesar 34,3 persen menjadi Rp1.082,8 triliun atau setara 28,2 persen dari target APBN 2026 yang dipatok Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat juga mengalami kenaikan hingga 51,1 persen dengan realisasi mencapai Rp826 triliun. Menteri Keuangan menyebut capaian tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendistribusikan belanja secara lebih merata sepanjang tahun.
Secara rinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) tumbuh 57,9 persen menjadi Rp400,5 triliun, sementara belanja non-K/L meningkat sebesar 45,2 persen menjadi Rp425,5 triliun.
Sementara itu, pendapatan negara hingga 30 April 2026 tercatat meningkat 13,3 persen dengan realisasi mencapai Rp918,4 triliun. Kondisi tersebut membuat APBN mengalami defisit sebesar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp164,4 triliun.