RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) terus mendorong integrasi infrastruktur gas bumi sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Komersialisasi dan Transportasi Minyak dan Gas Bumi, Satya Hangga Yudha Widya Putra, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam menyusun strategi penurunan impor LPG nasional.
Ia menyebutkan, Indonesia saat ini masih menghadapi persoalan tingginya ketergantungan terhadap LPG impor yang mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan produksi domestik baru mampu memenuhi sekitar 20 persen.
“Karena itu, pemerintah terus mengkaji berbagai alternatif secara inovatif,” ujar Hangga saat bertemu dengan jajaran pengurus IAPMIGAS di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Mengenai rencana pemanfaatan compressed natural gas (CNG) sebagai pengganti LPG, Hangga mengatakan opsi tersebut masih dalam tahap evaluasi oleh pemerintah.
Penggunaan compressed natural gas (CNG) dinilai memerlukan ruang penyimpanan yang luas serta tekanan tinggi, sehingga penerapannya harus disertai standar keselamatan yang ketat.
Selain opsi CNG, pemerintah juga tengah mengkaji program kompor listrik dan pemanfaatan gasifikasi batu bara atau dimethyl ether (DME) sebagai alternatif pendukung pengganti LPG.
Pemanfaatan DME memang membutuhkan penyesuaian pada peralatan kompor milik masyarakat, namun dinilai memiliki potensi untuk memudahkan proses sosialisasi dalam program substitusi energi.
Hangga turut mengungkapkan bahwa pasokan gas nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Produksi gas tercatat mencapai 6.500 MMSCFD, sedangkan konsumsi domestik baru berada di kisaran 4.500 MMSCFD.
Untuk memaksimalkan surplus tersebut, pemerintah memastikan realokasi distribusi gas melalui jaringan PT PGN dan PT Pertamina Gas (Pertagas) diprioritaskan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah terus mempercepat pembangunan proyek pipa transmisi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap 1 dan 2 serta pipa Dumai–Sei Mangkei (Dusem) guna mewujudkan integrasi jaringan infrastruktur gas bumi secara menyeluruh hingga dapat menjangkau daerah-daerah yang selama ini sulit terlayani.
Ketua Umum IAPMIGAS, Rosa Permata Sari, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung pemerintah melalui penguatan kompetensi teknis dalam penyusunan strategi klasterisasi harga jaringan gas (jargas) dan CNG, termasuk menentukan kelompok konsumen yang layak memperoleh subsidi maupun nonsubsidi.
Menurut Rosa, IAPMIGAS juga mengusulkan pemanfaatan adsorbed natural gas (ANG) yang dinilai lebih cocok untuk kebutuhan rumah tangga dibandingkan CNG, sementara CNG dapat dimanfaatkan sebagai solusi transisi energi.
Ia menjelaskan, pembangunan infrastruktur jargas rumah tangga memang membutuhkan investasi awal sekitar Rp9 juta hingga Rp10 juta. Namun, langkah tersebut dinilai sebagai investasi jangka panjang yang efisien apabila dibarengi dengan peningkatan kapasitas tenaga pelaksana di lapangan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima LPG bersubsidi.
Selain itu, IAPMIGAS menilai revitalisasi armada truk dan kendaraan umum berbahan bakar gas (BBG) atau CNG memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Upaya tersebut juga dianggap dapat menjaga keseimbangan transisi menuju kendaraan listrik di sektor rumah tangga sekaligus memastikan pembangunan infrastruktur SPBG tetap berjalan sesuai peta jalan yang telah direncanakan.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri Ketua Komite Pengawas IAPMIGAS, Didie Tedjosumirat, Hangga dan IAPMIGAS sepakat bahwa industri migas tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan aset, baik melalui revitalisasi maupun penghentian operasi jika diperlukan.
Hangga pun optimistis pengembangan program sertifikasi dan pelatihan kompetensi perpipaan bersama para ahli dalam negeri dapat memperkuat rantai pasok serta distribusi gas bumi guna mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional yang mandiri.