RESPONRADIO.COM PADANG│SIMPANG EMPAT — Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menggandeng 17 perusahaan kelapa sawit untuk berpartisipasi melalui program donasi guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di daerah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina Alecia, di Simpang Empat, Rabu, mengatakan percepatan UHC membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, terutama badan usaha perkebunan kelapa sawit, agar masyarakat kurang mampu tetap terdaftar dan aktif dalam program JKN.
Sebagai langkah awal, pemerintah daerah telah menggelar sosialisasi kepada sejumlah badan usaha untuk bersama-sama membantu masyarakat kurang mampu di bidang kesehatan.
Menurut Gina, pada prinsipnya seluruh perusahaan yang hadir menyatakan kesediaannya mendukung percepatan UHC. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan kerja sama, sementara draf perjanjian telah diserahkan kepada masing-masing perusahaan untuk dipelajari lebih lanjut.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga akan menyiapkan aturan atau regulasi terkait mekanisme donasi badan usaha tersebut agar pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.
Program donasi itu diarahkan untuk membantu masyarakat yang berada di sekitar wilayah perusahaan agar dapat terdaftar dan aktif sebagai peserta JKN, sekaligus mendukung percepatan pencapaian UHC di Pasaman Barat.
Pemerintah daerah berharap partisipasi optimal dari badan usaha karena masih terdapat 17.709 jiwa kategori miskin dan sangat miskin pada Desil 1 dan 2 yang status kepesertaan JKN-nya tidak aktif. Sementara peserta aktif saat ini telah mencapai sekitar 45 ribu jiwa.
Dengan melibatkan 17 badan usaha, pemerintah berharap masing-masing perusahaan dapat membantu sekitar 1.000 jiwa atau minimal 10 kepala keluarga melalui skema donasi iuran JKN.
Gina menyebutkan, pertemuan bersama badan usaha yang digelar pada Senin (11/3) menjadi langkah awal kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan BPJS Kesehatan dalam memperkuat perlindungan jaminan kesehatan masyarakat.
Dalam satu pekan ke depan, pemerintah berharap kerja sama tersebut dapat segera disepakati, mulai dari finalisasi nota kesepahaman (MoU), penetapan jumlah peserta penerima donasi, hingga penyusunan regulasi terkait donasi badan usaha.
Sementara itu, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi, Maihendra, mengatakan program donasi badan usaha diharapkan menjadi bentuk kontribusi sosial perusahaan bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan perlindungan jaminan kesehatan.
Ia menambahkan, BPJS Kesehatan telah memaparkan mekanisme donasi badan usaha, tujuan program, sasaran peserta, serta peran perusahaan dalam mendukung keberlanjutan UHC di Pasaman Barat kepada 17 badan usaha yang hadir.
Perusahaan yang diharapkan berpartisipasi dalam program tersebut di antaranya PT Agrowiratama, CV Andalas Putra Pangan, CV Minang Gemilang Pangan, PT Anam Koto, PT Bintara Tani Nusantara, PT Pasaman Marama Sejahtera, PT Perkebunan Anak Negari Pasaman, PT Primata Mulia Jaya, dan PT Rimbo Panjang Sumber Makmur.
Selain itu, terdapat pula PT Sari Buah Sawit, PT Sawita Pasaman Jaya, PT Laras Internusa, PT Bakrie, PT AMP, PT GMP, PT PHP, serta RS Ibnu Sina Yarsi Simpang Empat.