RESPONRADIO.COM | NASIONAL – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan telah memulai penyelidikan. Di bawah pimpinan Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, penyelidikan terhadap dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terkait dengan program ‘Ferienjob’ ke Jerman. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang diadakan di Makassar pada hari Selasa.
Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, menegaskan bahwa telah diperintahkan kepada jajaran Ditreskrimum dan Polrestabes untuk melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Beliau menyatakan, “Kalau memang ketemu buktinya, kita akan proses lanjut.”
Tim khusus telah dibentuk untuk menyelidiki dugaan keterlibatan beberapa perguruan tinggi di Sulsel dalam program ‘Ferienjob’ ke Jerman. Informasi yang diterima dari Bareskrim Polri juga menunjukkan adanya keterlibatan beberapa kampus di Sulsel dalam program tersebut.
“Dari data Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi, terdapat 41 perguruan tinggi di Indonesia yang pernah mengikuti program Ferienjob ke Jerman. Dengan tujuh di antaranya berada di Kota Makassar,” kata Irjen Pol Andi Rian R Djajadi.
Penyelidikan Ditreskrimum Polda Sulawesi Selatan Terkait Dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Program ‘Ferienjob’ ke Jerman
Beberapa perguruan tinggi yang terlibat di antaranya adalah Universitas Negeri Makassar (UNM). Juga Universitas Islam Negeri Alauddin (UIN Alauddin) Makassar dan Universitas Hasanudin (Unhas). Direktur Ditreskrimum Polda Sulsel, Kombes Pol Jamaluddin Farti, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan klarifikasi kepada beberapa kampus dan mahasiswa sebagai bagian dari penyelidikan.
“Hingga saat ini, sejumlah mahasiswa telah diperiksa dalam proses klarifikasi. Namun jumlah pastinya belum dapat diinformasikan karena masih dalam tahap penyelidikan,” ujar Kombes Pol Jamaluddin Farti.
Baca Juga : Disperindag Sulawesi Utara Gelar Pasar Murah Lebaran di Kepulauan
Program ‘Ferienjob’ ke Jerman ini telah diikuti oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Namun ternyata program ini bukan merupakan program resmi dari Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut mungkin merupakan inisiatif independen yang dijalankan tanpa pengetahuan resmi dari kampus.
Kasus ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Karena menunjukkan adanya dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan perdagangan orang dengan modus program magang ke Jerman. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam kasus ini, serta memastikan tindakan hukum yang tepat bagi para pelaku.(*)