RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Amnesty International Indonesia meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana melibatkan taruna Akademi Militer (Akmil) dalam program pendidikan karakter bagi peserta didik Sekolah Rakyat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menghadirkan pendekatan militer di lingkungan pendidikan sipil dan berdampak terhadap prinsip pendidikan anak serta hak asasi manusia.
Program kerja sama antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan TNI tersebut rencananya mulai dilaksanakan pada awal Agustus 2026. Dalam pelaksanaannya, sekitar 1.000 Taruna Tingkat 1 dan Tingkat 2 akan ditempatkan di 178 lokasi Sekolah Rakyat untuk memberikan pembinaan kedisiplinan kepada para siswa.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang sipil yang mengedepankan kebebasan berpikir, kreativitas, dan pengembangan karakter tanpa pendekatan komando maupun pola pendidikan yang bersifat militeristik.
Menurut Usman, sistem kedisiplinan militer yang mengutamakan hierarki, kepatuhan, dan rantai komando memiliki perbedaan mendasar dengan tujuan pendidikan sipil yang bertujuan membangun kemampuan berpikir kritis dan kemandirian peserta didik.
Ia menyebut penerapan pendekatan militer dalam ruang pendidikan dapat memengaruhi perkembangan siswa karena berisiko menggeser ruang belajar yang seharusnya terbuka menjadi lingkungan yang lebih menekankan kepatuhan. Kondisi tersebut dinilai semakin rentan karena sebagian besar peserta didik Sekolah Rakyat berasal dari kelompok keluarga prasejahtera.
“Anak-anak membutuhkan lingkungan pendidikan yang mendorong rasa percaya diri, berpikir kritis, serta pendekatan yang menghargai nilai kemanusiaan, bukan sekadar menekankan kepatuhan,” ujar Usman.
Usman juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban berdasarkan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi, di mana pendidikan harus diarahkan untuk membangun penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar.
Ia meminta pemerintah lebih memprioritaskan penguatan karakter siswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mandiri dan bermartabat, dibandingkan menerapkan pola pendidikan yang menyerupai sistem pembinaan prajurit.
Selain itu, Usman mengingatkan pengalaman sejarah Indonesia terkait dominasi militer di ruang sipil. Menurutnya, penguatan peran militer dalam urusan domestik pada masa lalu menjadi pelajaran penting mengenai risiko munculnya praktik yang dapat mengabaikan hak warga negara.
Ia berharap kebijakan pendidikan ke depan tetap menempatkan kepentingan dan perkembangan anak sebagai prioritas utama agar peserta didik Sekolah Rakyat dapat tumbuh menjadi generasi yang kritis, kreatif, dan menghargai nilai demokrasi.