RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengundang kalangan dunia usaha untuk mengambil bagian dalam investasi pada berbagai program strategis pemerintah yang difokuskan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu, Zulhas menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat membangun ekosistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan tanpa dukungan sektor swasta. Karena itu, pelaku usaha diharapkan menjadi mitra utama dalam memperkuat rantai pasok, distribusi, pengolahan, hingga meningkatkan nilai tambah komoditas pangan dari tingkat produksi hingga pemasaran.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja dan Konsultasi Nasional (Rakerkornas) XXXV Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Makassar, Selasa (4/8). Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha akan membuat berbagai program prioritas nasional tidak hanya menjadi kebijakan, tetapi juga mampu menghadirkan peluang investasi, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing sektor pangan.
Dalam kesempatan itu, Zulhas menjelaskan sejumlah program prioritas yang terbuka bagi investasi swasta, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kawasan Nelayan Modern Terintegrasi (KNMP), serta Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Ia mengatakan KDMP dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang menghubungkan petani, koperasi, pelaku usaha lokal, dan pasar yang lebih luas.
Saat ini, lebih dari 30 ribu koperasi desa dan kelurahan telah terbentuk di berbagai daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 35.872 gedung KDMP selesai pada Agustus 2026, kemudian mulai beroperasi pada September 2026. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperkuat distribusi pangan, menyerap hasil pertanian dan perikanan, menyalurkan bantuan pemerintah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara bertahap melalui sistem koperasi.
Di sektor kelautan, pemerintah juga mengembangkan Kawasan Nelayan Modern Terintegrasi di berbagai wilayah pesisir dengan konsep pengelolaan dari hulu hingga hilir. Program ini membuka kesempatan investasi pada pembangunan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage), logistik, industri pengolahan hasil laut, hingga pemasaran produk perikanan guna meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan nelayan.
Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 KNMP sepanjang 2026, dengan 65 kawasan tahap pertama telah selesai dibangun pada April 2026 di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan 33 fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif yang berkelanjutan.
Melalui program PSEL, pemerintah menargetkan mampu mengurangi timbulan sampah hingga 33 ribu ton per hari pada 2029. Zulhas berharap kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha semakin erat sehingga program-program strategis nasional dapat menjadi penggerak investasi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.