RESPONRADIO.COM PADANG│EKUADOR — Pemerintah Ekuador menetapkan status darurat di delapan provinsi pada Selasa waktu setempat sebagai upaya mengendalikan meningkatnya kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan narkoba. Presiden Daniel Noboa menerapkan kebijakan tersebut di tujuh provinsi pesisir, termasuk Guayas yang mencakup Kota Guayaquil, serta Pichincha yang menjadi lokasi ibu kota Quito. Pembatasan juga diberlakukan di tiga kota yang berada di Provinsi Azuay, Bolivar, dan Cotopaxi.
Pemerintah menyebut kebijakan darurat tersebut ditujukan untuk mengatasi gangguan internal yang serius sekaligus memulihkan ketertiban umum. Dalam beberapa tahun terakhir, situasi keamanan Ekuador mengalami perubahan signifikan, dengan negara tersebut berkembang menjadi salah satu jalur penting perdagangan kokain. Kondisi itu turut dipengaruhi keberadaan kelompok kriminal lokal yang disebut memiliki hubungan dengan kartel narkoba dari Meksiko dan Kolombia.
Tingginya kekerasan tercermin dari angka pembunuhan di Ekuador yang menurut data LSM Insight Crime mencapai 51 kasus per 100.000 penduduk pada tahun lalu. Untuk menghadapi kejahatan terorganisir, Noboa sebelumnya telah beberapa kali memberlakukan keadaan darurat dan jam malam serta mengerahkan personel militer ke berbagai wilayah, termasuk fasilitas penjara.
Kebijakan terbaru tersebut diberlakukan beberapa hari setelah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio yang menyatakan dukungan terhadap Ekuador sebagai sekutu dalam upaya memerangi perdagangan narkoba. Amerika Serikat juga telah menetapkan sejumlah geng Ekuador sebagai organisasi teroris dan melakukan operasi terhadap kapal yang dituding terkait penyelundupan narkoba oleh sindikat Los Choneros. Namun, sejumlah penumpang kapal membantah tuduhan tersebut dan menyatakan mereka merupakan nelayan lokal yang tidak memiliki hubungan dengan perdagangan narkoba.