RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menerima laporan terbaru terkait perkembangan Program Mandatori B50, yakni kebijakan penggunaan biodiesel dengan campuran 50 persen, serta kesiapan infrastruktur untuk mendukung penerapan mandatori bioetanol. Laporan tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon A. Mantiri saat bertemu Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8) sore.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis menyampaikan bahwa Simon melaporkan perkembangan pelaksanaan Program B50 yang sebelumnya telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli 2026. Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan sumber energi yang berasal dari dalam negeri.
“Dirut Pertamina melaporkan kemajuan Program Mandatori B50 (Biodiesel 50%) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo pada Juli lalu, serta kesiapan infrastruktur dalam tahapan persiapan mandatori bioetanol oleh pemerintah,” ujar Teddy dalam keterangannya, Senin (10/8).
Selain membahas perkembangan kebijakan energi, pertemuan tersebut juga membahas upaya pembenahan tata kelola badan usaha milik negara (BUMN). Presiden Prabowo meminta agar struktur organisasi di Pertamina, PLN, dan sejumlah BUMN lainnya disederhanakan dengan mengurangi jenjang birokrasi serta lapisan anak dan cucu perusahaan.
Penyederhanaan struktur tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan negara. Dengan organisasi yang lebih ramping, proses pengambilan keputusan diharapkan berlangsung lebih cepat, produktivitas meningkat, serta kinerja BUMN dapat berjalan secara lebih optimal.