RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG — Tingkat inklusi keuangan di Sumatera Barat mencapai 95,37 persen berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026. Capaian tersebut melampaui angka inklusi keuangan nasional yang tercatat sebesar 93,61 persen. Meski demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi keuangan agar masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga memahami manfaat dan risikonya.
Hal tersebut disampaikan Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, Roni Nazra, dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Sumatera Barat Tahun 2026 yang digelar di Basko Grand Mall, Kota Padang, Minggu (1/11/2026). Kegiatan bertema “Akses Keuangan Merata, Ekonomi Berdaya, Masyarakat Sejahtera” tersebut diselenggarakan bersama industri jasa keuangan dan para pemangku kepentingan, serta diikuti lebih dari 500 peserta. 
Roni menjelaskan, peningkatan literasi keuangan penting untuk melindungi masyarakat dari investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan penipuan digital, sekaligus mendorong pemanfaatan layanan keuangan dalam pengembangan UMKM dan perlindungan melalui asuransi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, yang hadir mewakili Gubernur Sumbar, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital menjadi peluang untuk memperluas akses keuangan hingga ke wilayah nagari dan perdesaan. 
Melalui rangkaian BIK 2026, OJK bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan industri jasa keuangan melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, pembukaan rekening, fasilitasi pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat.
Kegiatan tersebut juga diisi dengan sitkom inklusi keuangan, lomba mewarnai, lomba dance, dan fun games sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan formal (JJ).