RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pada 2026. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Pada tahun sebelumnya, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 92,74 persen. Bahkan, capaian SNLIK 2026 telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029, yang masing-masing ditetapkan sebesar 69,35 persen untuk literasi dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Hasil survei tersebut diumumkan pada 10 Agustus 2026 di Kantor BPS, Jakarta, oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang dilaksanakan melalui kolaborasi OJK, LPS, dan BPS dengan tujuan memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program.
Survei SNLIK 2026 mencakup 38 provinsi dan seluruh 514 kabupaten/kota dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun. Pengumpulan data dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan dukungan 3.480 petugas. Pengukuran literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sedangkan inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Hasil survei juga menunjukkan masih terdapat kesenjangan literasi dan inklusi keuangan berdasarkan karakteristik masyarakat. Di wilayah perkotaan, indeks literasi mencapai 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yang masing-masing sebesar 64,42 persen dan 90,39 persen. Berdasarkan pendidikan, masyarakat lulusan perguruan tinggi memiliki indeks literasi 93,46 persen dan inklusi 99,49 persen, sedangkan kelompok berpendidikan rendah mencatat angka yang lebih rendah.
Dari sisi usia, kelompok 26–35 tahun mencatat indeks literasi dan inklusi tertinggi, masing-masing 78,70 persen dan 96,27 persen. Sementara itu, berdasarkan pekerjaan, kelompok pensiunan atau purnawirawan memiliki indeks literasi sebesar 85,15 persen dan inklusi 99,54 persen. Sebaliknya, kelompok petani, peternak, pekebun, nelayan, masyarakat yang belum bekerja, serta pelajar dan mahasiswa termasuk kelompok dengan tingkat literasi dan inklusi yang relatif lebih rendah.
Dalam aspek kewilayahan, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen. Untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, kemudian DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen. Sementara itu, sejumlah provinsi, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, masih mencatat indeks di bawah angka nasional.
SNLIK 2026 juga mencatat adanya tantangan dalam pemahaman masyarakat terhadap penjaminan simpanan. Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, tetapi hanya 46,31 persen yang mengenal LPS. Sementara itu, pengetahuan mengenai penjaminan polis masih rendah, yakni 12,47 persen dari pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial. Karena itu, program literasi keuangan ke depan akan diarahkan secara lebih tersegmentasi kepada kelompok dan wilayah yang masih memiliki tingkat literasi maupun inklusi di bawah angka nasional.
OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya menjadikan hasil SNLIK 2026 sebagai salah satu rujukan dalam menyusun kebijakan, strategi, serta produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Program literasi akan lebih diprioritaskan bagi masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan kelompok yang belum bekerja. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem keuangan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. (JJ)
Tim Redaktur: Respon Radio