SUMATERA BARAT – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama dalam tujuh program yang didukung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, mengungkapkan bahwa alokasi dana sektor pendidikan mencapai Rp2,5 triliun atau setara 36,72 persen dari total APBD, sementara sektor kesehatan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp747 miliar atau sekitar 11,14 persen dari APBD.
Program kehidupan sosial dengan falsafah “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) juga menjadi fokus, dengan alokasi dana sebesar Rp66 miliar. Program ini mencakup dukungan untuk Dinas Kebudayaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).
Pemprov Sumbar juga berkomitmen pada program peningkatan nilai tambah dan produktivitas pertanian dengan alokasi anggaran Rp429 miliar. Dukungan diberikan kepada Dinas Perkebunan Tanaman Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan Sumbar, Dinas Pangan, dan Dinas Kehutanan. Targetnya adalah mencapai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian sebesar Rp44 triliun pada tahun 2024.
Program peningkatan usaha perdagangan, industri kecil/menengah, dan ekonomi berbasis digital mendapatkan anggaran sebesar Rp71 miliar. PDRB yang ditargetkan dalam sektor ini adalah sebesar Rp41,5 triliun, dengan penekanan pada sektor perdagangan dan industri.
Ekonomi kreatif dan kepariwisataan mendapatkan dukungan melalui alokasi anggaran Rp56,9 miliar. Dinas Pariwisata dan Dinas Koperasi serta UMKM menjadi fokus, dengan target mendorong PDRB mencapai Rp2,5 triliun.
Pembangunan infrastruktur yang berkeadilan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp526,6 miliar. Rincian dana terbagi pada sejumlah dinas, termasuk Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, BPBD, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Terakhir, program tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berkualitas mendapatkan alokasi dana sebesar Rp245,1 miliar. Dana ini tersebar pada berbagai organisasi perangkat daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah, Biro Pemerintahan, BPSDM, Badan Pendapatan Daerah, Diskominfotik, dan Biro Organisasi.
Dengan alokasi dana yang jelas dan fokus pada sektor-sektor kunci, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berharap dapat mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera melalui pembangunan yang berkelanjutan dan merata.(*)