RESPONRADIO.COM PADANG│KOTA PADANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat, mendorong adanya standardisasi terhadap berbagai produk lokal agar dapat masuk sebagai pemasok dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dinilai penting agar pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan, serta peternak lokal dapat ikut terlibat dalam rantai pasok program nasional tersebut.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan hal itu dalam rapat koordinasi dan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan MBG di Kota Padang. Menurutnya, standardisasi produk lokal bertujuan agar program tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha dan sektor pangan daerah.
Fadly menjelaskan keberhasilan MBG sangat bergantung pada ketepatan sistem pendataan, mulai dari kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ketersediaan bahan baku, hingga mekanisme distribusi. Terlebih, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menetapkan sistem penilaian yang menjadi acuan bagi setiap SPPG dalam menjalankan program.
Ia berharap seluruh dapur MBG di Kota Padang mampu memenuhi standar terbaik, baik dari sisi kualitas layanan, kebersihan, keamanan pangan, maupun tata kelola operasional. Menurutnya, peningkatan kualitas tersebut menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan sesuai target pemerintah pusat.
Selain aspek gizi dan pemberdayaan ekonomi, Pemkot Padang juga memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung. Pemerintah daerah telah menginstruksikan Perumda Air Minum serta organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan ketersediaan air bersih di seluruh dapur SPPG.
Pemkot Padang juga terus mengingatkan pengelola yayasan dan SPPG agar memenuhi ketentuan administrasi, termasuk aturan pembangunan gedung dan penggunaan lahan. Fadly menegaskan program prioritas tetap harus berjalan, namun tetap memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban tata ruang, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satgas MBG Kota Padang Alfiadi menyebut evaluasi rutin dilakukan setiap bulan untuk memastikan kualitas pelayanan dari proses penyediaan bahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Saat ini, pelaksanaan MBG di Kota Padang berjalan cukup baik. Dari total target 96 SPPG, sebanyak 72 unit atau sekitar 75 persen telah aktif beroperasi, sedangkan 24 SPPG lainnya ditargetkan selesai dalam dua hingga tiga bulan mendatang. Pemerintah kota terus melakukan pengawasan agar seluruh SPPG mampu memberikan pelayanan terbaik sesuai visi program unggulan Padang Juara.