RESPONRADIO.COM PADANG│ JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Langkah ini diambil usai lembaga antirasuah tersebut mengungkap kasus dugaan gratifikasi pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa pemanggilan saksi...
Berita Terkini:
David Alaba akui timnas Spanyol terlalu kuat usai Austria kalah 0-3
Produk pangan RI raup potensi transaksi Rp89 miliar di Taiwan
RSU Bunda buat terobosan, perluas fasilitas layanan dan luncurkan sistem bedah robotic
Dirut BPJS : Program JKN fondasi ciptakan SDM sehat, produktif dan berdaya saing
Kasus Gratifikasi Hutan Bupati Kuansing, KPK Buka Peluang Panggil Menhut Raja Juli Antoni
Polda Sumbar Tegaskan Perang Lawan Narkoba, Wakapolda: Anggota Terlibat Tak Ada Toleransi!
Ekspedisi Laut Brasil Temukan 31 Spesies Baru Hanya dalam Dua Minggu
Norwegia melaju ke 16 besar seusai atasi Pantai Gading 2-1
Perkuat Keselamatan Perjalanan Kereta Api, KAI Divre II Sumbar Tuntaskan Program Nasional Penutupan 35 Perlintasan Liar
Harga Pertamax Turbo dan solar nonsubsidi Pertamina turun mulai 1 Juli
Dua atlet muda “figure skating” Indonesia raih juara di Beijing
Usai Rekor Suhu Terpanas, Gelombang Panas Baru Mengancam Inggris dan Eropa
Indonesia Terhenti di Perempat Final Kejuaraan Asia Junior 2026 Usai Kalah dari Tailan
Wako Fadly Amran : Mitigasi bencana dimulai dengan kepedulian lingkungan
Wapres ingatkan pemuda gereja terus perkuat kerukunan dan persatuan
Mempertahankan sagu sebagai identitas dan ketahanan pangan lokal Papua
BNPB: Tidak ada korban jiwa akibat karhutla di Aceh, Jabar, dan Jateng
Pigai : Pembentukan Karakter Calon Manajer Kopdes Merah Putih tak Harus Lewat Latihan Fisik
Sepakat Hentikan Permusuhan, AS dan Iran Bakal Bertemu di Qatar
Tag: KPK
KPK Setop Penyelidikan Korupsi MBG, Serahkan ke Kejagung
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan sementara proses penyelidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan tersebut diambil setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan proses hukum terhadap perkara yang sama. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan penghentian sementara dilakukan karena aparat penegak hukum lain telah...
KPK Resmi Tahan Wakil Menteri Imipas Silmy Karim Hari Ini
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, setelah yang bersangkutan menyerahkan diri pada Rabu (3/6) malam. Pada Kamis (4/6) pagi, Silmy terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia kemudian berjalan menuju kendaraan tahanan sekitar pukul 08.36 WIB. Selain Silmy, KPK juga menahan...
Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer Klaim Selamatkan Uang Rakyat Lebih Banyak dari KPK
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024–2025, Immanuel Ebenezer Gerungan atau yang akrab disapa Noel, melontarkan pernyataan kontroversial di tengah proses hukum yang sedang dihadapinya. Ia mengklaim telah menyelamatkan uang rakyat dalam jumlah lebih besar dibandingkan capaian Komisi Pemberantasan Korupsi selama menjabat sekitar sepuluh bulan. Saat ditemui di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada...
KPK dalami proyek jalan Sumut lewat pemeriksaan eks Kepala BBPJN
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah Sumatera Utara, Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, pada 12 Mei 2026 guna mendalami proses pengadaan infrastruktur di lingkungan BBPJN Sumut. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan mekanisme pengadaan infrastruktur di Dinas...
KPK periksa Plt Wali Kota Madiun guna dalami permintaan CSR oleh Maidi
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun sekaligus Wakil Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, pada 11 Mei 2026. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami dugaan permintaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) oleh Maidi saat masih menjabat sebagai Wali Kota Madiun. “Penyidik mendalami pengetahuan saksi terkait proses perencanaan serta permintaan dana CSR...
8 ASN Kemenaker Hadapi Vonis Kasus Dugaan Pemerasan TKA
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Delapan orang terdakwa dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengurusan izin Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan RI dijadwalkan menghadapi sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu. Persidangan tersebut akan dipimpin oleh Hakim Ketua Lucy Ermawati dan direncanakan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Para terdakwa terdiri atas...
KPK Periksa Empat Saksi Guna Dalami Pemeriksaan Pajak PT Wanatiara Persada
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi pada 14 April 2026 guna memperdalam penyelidikan terkait pemeriksaan pajak PT Wanatiara Persada. “Keempat saksi dimintai keterangan mengenai proses dan administrasi pemeriksaan pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan minyak dan gas, mineral dan batu bara, serta lainnya (PBB P5L) atas nama PT Wanatiara Persada...
KPK Periksa Dua Kasi MA Untuk Dalami Mutasi Tersangka Kasus PN Depok
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua Kepala Seksi (Kasi) Mutasi di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (MA) sebagai saksi guna mendalami proses mutasi yang berkaitan dengan tersangka dalam kasus dugaan suap. Dugaan suap tersebut disebut diberikan kepada hakim Pengadilan Negeri Depok terkait pelaksanaan eksekusi perkara sengketa lahan di Kecamatan Tapos, Kota Depok,...
KPK Umumkan 67,98 Persen Penyelenggara Negara Telah Lapor Kekayaannya
RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hingga 11 Maret 2026 tercatat sebanyak 67,98 persen penyelenggara negara atau wajib lapor telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025. Meskipun demikian, KPK mencatat bahwa dari total 431.468 wajib lapor, masih terdapat lebih dari 96.000 penyelenggara negara yang belum memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN. “Capaian...
- 1
- 2










