RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Muhamad Matsani, menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengintensifkan upaya pencegahan konflik sosial melalui kolaborasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Menurut Matsani, Pemprov DKI juga memfokuskan perhatian pada program mitigasi berbagai potensi konflik sosial, termasuk aksi tawuran, serta memperkuat moderasi beragama melalui berbagai program yang dijalankan Kesbangpol bersama FKUB.
Di sisi lain, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi gesekan antarwarga yang berpotensi berkembang menjadi konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua, menilai seluruh elemen kewilayahan, mulai dari RT, RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat, harus mampu mendeteksi potensi konflik sejak dini. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas bentrokan yang terjadi di kawasan Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/7). Ia menekankan pentingnya sinergi seluruh unsur agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Inggard juga menyoroti perlunya memperkuat pendataan warga pendatang di lingkungan permukiman melalui koordinasi antara RT, RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik sosial.
Selain itu, Komisi A meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang berpotensi memicu eskalasi konflik. Menurut Inggard, kepemilikan senjata tajam harus ditindak sesuai ketentuan hukum agar memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kejadian serupa.