RESPONRADIO.COM PADANG│JAKARTA — Kementerian Pertanian menegaskan bahwa peternak rakyat tetap menjadi prioritas utama dalam pengembangan industri perunggasan nasional. Pemerintah memastikan setiap investasi di sektor perunggasan harus memberikan dampak nyata bagi peternak dalam negeri, memperkuat kapasitas produksi nasional, membuka lapangan pekerjaan, serta menjaga ketahanan pangan.
Penegasan tersebut disampaikan di tengah dinamika industri perunggasan nasional, mulai dari fluktuasi harga hingga meningkatnya perhatian publik terhadap rencana investasi di sektor unggas. Pemerintah menilai penguatan ekosistem industri nasional menjadi langkah penting agar sektor perunggasan Indonesia tetap sehat, kompetitif, dan tidak mengesampingkan peran peternak rakyat sebagai tulang punggung produksi pangan nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Agung Suganda, mengatakan pembangunan subsektor peternakan perlu dilakukan secara terukur melalui penguatan kemitraan nasional yang melibatkan peternak rakyat, koperasi, pelaku usaha lokal, serta BUMN di sektor pangan
“Ekosistem industri perunggasan nasional harus dibangun secara adil. Arahan Menteri Pertanian sudah jelas, yakni penguatan sektor ini dilakukan melalui ekosistem nasional yang melibatkan BUMN, peternak rakyat, koperasi, serta mitra lokal,” ujar Agung Suganda di Jakarta, Sabtu (9/5/2026).
Menurut Agung, pemerintah tetap membuka peluang investasi di sektor perunggasan. Namun, investasi tersebut harus mampu memperkuat struktur industri nasional dari hulu hingga hilir dengan tetap mengedepankan kepentingan peternak dalam negeri.
“Kami ingin industri perunggasan berkembang secara sehat. Karena itu, pemerintah mendorong pola kemitraan yang melibatkan pelaku usaha lokal, peternak rakyat, dan BUMN sebagai bagian dari penguatan rantai pasok nasional,” katanya.
Agung Suganda menegaskan arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sangat jelas bahwa investasi tidak boleh membuat peternak rakyat tersingkir di negeri sendiri.
“Menteri Pertanian berulang kali mengingatkan bahwa setiap investasi harus melibatkan mitra lokal. Investasi harus memberi ruang berkembang bagi peternak nasional, bukan justru memperbesar ketimpangan di dalam negeri,” ujar Agung.
Saat ini, Kementerian Pertanian terus memperkuat model hilirisasi ayam terintegrasi (HAT) berbasis kemitraan nasional, mulai dari sektor pembibitan, pakan, pengolahan, distribusi, hingga penyerapan produk protein hewani. Dalam skema tersebut, peternak rakyat ditempatkan sebagai bagian utama dalam rantai produksi nasional.
Pemerintah juga memperkuat peran BUMN pangan dalam menyerap hasil produksi peternak, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat distribusi agar industri perunggasan nasional dapat berjalan lebih sehat dan berimbang.
“Kami menginginkan investasi yang mampu membuka lapangan pekerjaan, memperkuat produksi nasional, serta meningkatkan kesejahteraan peternak. Itu menjadi prinsip utama,” katanya.
Penguatan ekosistem nasional dinilai penting mengingat produksi telur nasional saat ini berada dalam kondisi surplus. Karena itu, tantangan utama industri perunggasan bukan lagi meningkatkan produksi, melainkan memperkuat pasar, distribusi, serta perlindungan bagi peternak rakyat.
Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad, menilai langkah penguatan ekosistem perunggasan nasional melalui keterlibatan BUMN, peternak rakyat, dan mitra lokal sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri unggas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan.
Menurut Tauhid, pemerintah dan pelaku usaha perlu memprioritaskan penguatan industri peternakan unggas dalam negeri guna mendukung berbagai program strategis, termasuk memenuhi rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis untuk kebutuhan telur, daging ayam, maupun protein hewani lainnya.
“Saya melihat industri nasional dan peternak mandiri sebenarnya mampu menjalankan hal tersebut tanpa harus bergantung pada kerja sama dengan pihak luar negeri,” ujar Tauhid.
Ia menilai, apabila peluang besar tersebut justru diberikan kepada investor asing pada sektor yang sebenarnya dapat dikerjakan industri nasional, maka potensi nilai tambah ekonomi domestik akan lebih banyak mengalir ke luar negeri.
“Jika kesempatan besar ini diberikan kepada investor asing untuk sektor yang sebenarnya mampu kita kerjakan sendiri, maka nilai tambah ekonominya akan keluar, mulai dari teknologi, tenaga kerja, obat-obatan unggas, hingga indukannya. Sementara peternak mandiri di sekitar program MBG justru berpotensi kehilangan pasar,” katanya.
Tauhid juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap pihak luar berpotensi meningkatkan arus impor sekaligus memberi tekanan terhadap perekonomian nasional.
“Kondisi tersebut dapat memperbesar impor dan memperburuk perdagangan kita. Pada triwulan I 2026, impor tumbuh 7,18 persen, sedangkan ekspor hanya meningkat 0,90 persen. Jika dibiarkan terus-menerus, devisa negara juga akan semakin tergerus,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai upaya menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor unggas, seharusnya lebih mengutamakan kemampuan produksi dalam negeri dan pemberdayaan peternak rakyat.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara soal produksi, tetapi juga kesejahteraan peternak. Dunia usaha, pemerintah, dan perwakilan peternak mandiri perlu duduk bersama mencari solusi agar ketahanan pangan tercapai tanpa merugikan peternak rakyat,” kata Tauhid.
Pandangan serupa disampaikan Guru Besar Sosial Ekonomi Peternakan Universitas Gadjah Mada, Budi Guntoro, yang menilai penguatan peternakan rakyat harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi produksi telur nasional yang sedang surplus.
“Artinya, Indonesia bukan mengalami kekurangan telur, melainkan menghadapi surplus yang bersifat struktural,” ujar Prof Budi sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (30/4/2026).