RESPONRADIO.COM PADANG│PADANG PARIAMAN — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mempercepat pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, terutama bagi sekolah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Padang Pariaman, Hendra Aswara, menyebut program ini sebagai langkah strategis untuk memastikan proses belajar mengajar tetap berlangsung dalam kondisi yang aman, nyaman, dan berkualitas.
Hal tersebut disampaikannya di ruang kerjanya pada Jumat (18/04/2026). Ia menegaskan, revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang layak bagi siswa.
“Program ini bukan sekadar membangun ulang, tetapi memastikan anak-anak memperoleh fasilitas pendidikan yang mendukung perkembangan mereka secara optimal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 dan termasuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini meliputi rehabilitasi, pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana guna menunjang kegiatan pembelajaran yang lebih efektif.
Berdasarkan data per 17 April 2026, Kabupaten Padang Pariaman memiliki 773 satuan pendidikan dengan jumlah 66.532 siswa, didukung oleh 5.277 guru dan 1.859 tenaga kependidikan.
Namun, bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025 berdampak signifikan terhadap fasilitas pendidikan. Sebanyak 57 sekolah terdampak, terdiri dari 21 PAUD, 27 SD, dan 3 SMP. Dari jumlah tersebut, tiga sekolah mengalami kerusakan berat dan harus direlokasi, termasuk SDN 05 Batang Anai.
“Sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang sudah ditangani melalui program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara untuk kerusakan berat akan ditangani melalui pembangunan sekolah baru,” jelasnya.
Secara keseluruhan, anggaran revitalisasi mencapai Rp25,3 miliar, dengan rincian Rp11,3 miliar untuk PAUD, Rp6,39 miliar untuk SD, dan Rp7,55 miliar untuk SMP. Saat ini, sekitar 70 persen dana telah disalurkan langsung ke rekening masing-masing sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman, Hendri, menambahkan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara swakelola dengan melibatkan pihak sekolah dan masyarakat sekitar.
“Metode swakelola dipilih agar pengerjaan lebih cepat, tepat sasaran, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat,” katanya.
Ia menyebutkan, durasi pengerjaan ditargetkan selesai dalam waktu tiga bulan dengan pengawasan ketat dari pemerintah daerah dan tim teknis untuk memastikan kualitas sesuai standar.
“Kami juga memberikan pendampingan teknis secara berkala agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana, baik dari sisi konstruksi maupun administrasi,” tambahnya.
Hendra Aswara menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mengawal proses revitalisasi hingga seluruh sekolah yang terdampak dapat kembali beroperasi secara optimal.
“Kami pastikan program ini berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkualitas. Harapannya, seluruh satuan pendidikan bisa segera pulih dan memberikan layanan terbaik bagi peserta didik,” tutupnya.
Dengan percepatan ini, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman optimistis seluruh sekolah terdampak dapat segera kembali beroperasi normal, sehingga kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung dengan aman, nyaman, dan berkualitas.