RESPONRADIO.COM | PADANG PARIAMAN – Anggota DPRD Sumatera Barat, HM Nurnas, mengungkapkan rasa kecewanya atas lambannya penanganan dan normalisasi sungai yang berujung pada amblasnya jembatan di Korong Batang Sani, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padangpariaman.
Nurnas telah berulang kali mengingatkan pemerintah provinsi maupun kabupaten untuk segera mengatasi masalah normalisasi sungai dan jembatan tersebut. Menurutnya, jembatan tersebut memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian dan memberikan akses transportasi bagi masyarakat setempat.
Baca Juga : Jembatan Batang Sani Patah: Antara Tragedi Alam dan Tantangan Infrastruktur
Namun, hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini menurut Nurnas sangat disayangkan karena meninggalkan potensi terjadinya bencana seperti yang terjadi saat ini.
Sungai Batang Sani telah menjadi perhatian Nurnas karena kondisinya yang dangkal. Ketika tidak hujan, sungainya kecil, tetapi saat hujan, sungai tersebut cepat meluap. Oleh karena itu, normalisasi sungai menjadi solusi yang diperlukan untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
Nurnas juga menyoroti potensi dampak luas dari kondisi tersebut, termasuk potensi banjir di daerahnya sendiri, Padangpariaman, yang telah sering terjadi beberapa tahun terakhir saat hujan deras.
Menyoal Normalisasi Sungai: Teguran dan Panggilan untuk Aksi dari DPRD Sumbar
Dia menekankan pentingnya skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur di daerah, mengingat potensi dampak yang bisa mencapai daerah lain, seperti Kayutanam. Dia juga mengingatkan bahwa persoalan normalisasi sungai bukan hanya terjadi di Padangpariaman, tetapi juga di berbagai daerah di Sumatera Barat seperti Padang dan Solok.
Namun, minimnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap infrastruktur terlihat dari anggaran yang minim sejak tahun 2019. Nurnas menyatakan bahwa anggaran tersebut tidak mencukupi untuk menangani persoalan infrastruktur yang semakin mendesak.
Dia menyoroti perlunya pembelajaran dari pendahulu dalam peningkatan infrastruktur daerah. Menurutnya, pada masa kepemimpinan Kepala Dinas PU tahun 2004-2014, upaya untuk mendapatkan dukungan dari Kementerian PU sangat gigih. Namun, saat ini terlihat bahwa semangat tersebut telah redup.
Baca Juga : Padang Pariaman Kembali Menggebrak dengan Rencana Pengangkatan 768 Pegawai Pemerintah pada Tahun 2024
Nurnas menyarankan agar gubernur memiliki tim yang memiliki jaringan lobi yang kuat ke pusat, seperti pada masa kepemimpinan Sabri Zakaria, Hediyanto, dan Dodi Ruswandi. Dengan demikian, diharapkan dapat memperoleh dana dari pusat untuk menangani masalah infrastruktur yang mendesak, termasuk normalisasi sungai dan pembangunan jembatan.
Sebagai penutup, Nurnas menegaskan perlunya perencanaan yang matang dan perhatian serius terhadap infrastruktur yang ada, dengan melakukan pengecekan rutin secara berkala. Hal ini dianggapnya sebagai langkah yang lebih bijak daripada hanya bereaksi setelah bencana terjadi.(*)