PADANG PARIAMAN – Dalam kolaborasi erat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat (Sumbar) – PKBI Sumbar, menggelar aksi pembangunan berketahanan iklim yang inklusif melalui program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (Vicra). Pada Selasa, 30 Januari 2024 di kantor Bupati Padang Pariaman.
Koordinator Distrik Vicra, Suci Kurnia Sari, menjelaskan bahwa program ini berperan sebagai perpanjangan tangan bagi kelompok rentan untuk menyuarakan aspirasi terkait isu perubahan iklim. Fokus kegiatan saat ini terutama terarah pada sektor pertanian, yang dianggap sebagai sektor yang paling merasakan dampak perubahan iklim.
Baca Juga : Drama Pemilu Padang Pariaman: PSI dan PKN Terkapar Akibat Ketiadaan Laporan Awal Dana Kampanye
Suci menegaskan bahwa perubahan iklim dapat berdampak negatif pada sektor sumber daya air, kelautan dan pesisir, kesehatan, dan khususnya sektor pertanian. Dia menyadari bahwa jika sektor pertanian terganggu akibat perubahan iklim, banyak petani yang akan mengalami gagal panen. Mengakibatkan ketidakstabilan pendapatan mereka.
Melalui kegiatan ini, PKBI Sumbar berupaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan kelompok rentan dalam menghadapi perubahan iklim global. Harapannya, hal ini dapat membuat kelompok tersebut siap dan tangguh dalam menghadapi bencana iklim.
PKBI Sumbar dan Pemkab Padang Pariaman Bersatu Wujudkan Ketahanan Iklim Inklusif
Sementara itu, Ketua Pengurus Daerah PKBI Sumbar, Hidayatul Irwan, berharap Kabupaten Padang Pariaman dapat menjadi contoh bagi kabupaten/kota lain di Sumbar dalam menyikapi perubahan iklim. Irwan menekankan bahwa perubahan iklim bukanlah sesuatu yang dapat dianggap remeh. Melainkan memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi dan kehidupan.
Baca Juga : Insiden Ledakan di Semen Padang Hospital, Pasien dan Staf Dievakuasi
Kepala GAW Bukit Kototabang, Sugeng Nugroho. Menyampaikan pentingnya memiliki pusat data penilaian tingkat kerentanan untuk merancang strategi yang tepat dalam menyikapi perubahan iklim. Dengan data ini, kebijakan adaptasi yang sesuai dapat diterapkan, seperti menghemat air.
Hermansyah, Ketua Perhimpunan Meteorologi Pertanian Indonesia (Perhimpi) Sumbar. Menambahkan bahwa kebijakan penanganan perubahan iklim pada sektor pertanian harus mencakup peningkatan ketahanan bencana iklim dan pembangunan berkelanjutan dengan emisi karbon rendah. Hal ini sejalan dengan program prioritas sektor pertanian. Termasuk aksi adaptasi dan mitigasi dengan penerapan teknologi dan praktik pertanian yang berkelanjutan.(*)