RESPONRADIO.COM | NASIONAL – Rapat mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah digelar di Istana Jakarta, yang melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, serta Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan ini menjadi sorotan karena dilaksanakan pasca-sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Namun, yang menarik perhatian adalah tanggapan dari Presiden Jokowi terkait sidang MK, yang diungkapkan oleh Airlangga Hartarto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (5/4/2024).
Baca Juga : Pengamanan Mudik Lebaran 2024: Kolaborasi Polri dan Masyarakat Menuju Perjalanan yang Aman dan Nyaman
“Mau lihat di YouTube dulu,” kata Airlangga Hartarto, merespons pertanyaan wartawan mengenai sikap Jokowi terhadap sidang MK hari itu.
Dalam konteks ini, Airlangga Hartarto juga menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut ia sempat membicarakan sidang MK dengan Presiden Jokowi. Namun, pembicaraannya hanya sebatas melaporkan kepada Jokowi bahwa dirinya bersama tiga menteri lainnya telah hadir dalam sidang MK.
“Ya tidak langsung, yang penting kita melaporkan bahwa kita sudah hadir,” jelas Airlangga.
Ketika ditanya apakah Presiden Jokowi menonton sidang MK secara langsung atau tidak, Airlangga Hartarto menjawab bahwa Jokowi mengikutinya melalui platform YouTube.
“(Mau) Lihat di YouTube,” kata Airlangga sambil tersenyum.
Presiden Jokowi Mengikuti Sidang MK Lewat YouTube: Keterbukaan Pemerintah di Era Digital
Pernyataan ini menggambarkan sikap terbuka pemerintah dalam menghadapi era digital. Dengan memilih untuk mengikuti perkembangan sidang MK melalui YouTube, Presiden Jokowi menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengakses informasi secara langsung dan transparan. Media sosial dan platform daring seperti YouTube menjadi sarana efektif bagi pemerintah untuk tetap terhubung dengan masyarakat dan mengikuti berbagai perkembangan, termasuk dalam ranah hukum dan kebijakan publik.
Keputusan Presiden Jokowi untuk mengikuti sidang MK melalui YouTube juga mencerminkan transformasi dalam pola konsumsi informasi masyarakat. Di era digital ini, masyarakat semakin mengandalkan platform daring untuk mendapatkan informasi, termasuk berita politik dan perkembangan hukum. Dengan demikian, langkah-langkah pemerintah untuk beradaptasi dengan tren ini adalah langkah yang tepat dalam memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjalankan pemerintahan.
Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia memiliki potensi besar dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk meningkatkan transparansi pemerintahan dan partisipasi publik. Sikap terbuka Presiden Jokowi dalam mengikuti sidang MK melalui YouTube adalah contoh nyata. Bagaimana pemerintah dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan keterhubungan yang lebih erat antara pemerintah dan rakyatnya.
Dengan demikian, langkah-langkah seperti ini tidak hanya mencerminkan responsif terhadap tuntutan zaman. Tetapi juga merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel. Dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital ini.(*)